18 INDIKATOR DESA ANTI KORUPSI

BIDANG 1

• PENGUATAN TATA LAKSANA

1. 1.  Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.
   2. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
   3. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan.
   4. Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
   5. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Fakta Integritas dan Sejenisnya.

BIDANG 2

• PENGUATAN PENGAWASAN

1. 1. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
   2. Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah.
   3. Tidak Adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi.

BIDANG 3

• PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. 1. Adanya Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat
   2. Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
   3. Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa Terhadap Informasi Layanan Pemerintah Desa (Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Lingkungan)
   4. Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau Tempat Lain yang Mudah diakses oleh Masyarakat.
   5. Adanya Maklumat Pelayanan.

BIDANG 4

• PENGUATAN PARTISIFASI MASYARAKAT

1. 1. Adanya Partisifasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa.
   2. Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.
   3. Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

BIDANG 5

• KEARIFAN LOKAL

1. 1. Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
   2. Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.